Terganjal Status Tanah, DPRKP Sebut Pengentasan Kawasan Kumuh 4 RW Dipindah ke RW Lain

Foto : CP-06
Kabid DPRKP Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar.

KEJAKSAN- Pengentasan kawasan kumuhKotaku” dari Bantuan Dana Investasi (BDI) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di 4 RW, yaitu RW 05 Purwasari, RW 06 Pulobaru Utara, RW 07 Pulobaru Selatan dan RW 08 Cantilan dipastikan akan direalisasikan ke daerah lain. Pasalnya, empat RW tersebut terganjal status tanah, sehingga tidk bisa direalisasikan. Meski demikian, program tetap digelar dan akan dialihkan ke RW lainnya.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar mengatakan, program pengentasan Kawasan Kumuh tersebut batal digelar pada tahun 2017 karena status kepemilikan lahan yang belum jelas. Sehingga program Kotaku akan direalisasikan ke RW lain yang masih satu kelurahan.

“Kita terus upayakan penyelesaian karena memang batal digelar di tahun 2017. Kalaupun tidak aman di status lahan, pembangunannya nanti bisa berpindah di RW lain dalam satu kelurahan,” kata Khaerul Bahtiar kepada Cirebonpos, Jumat (12/1).

Saat disinggung terkait kelanjutan upaya penyelesaian status tanah tersebut, kata dia, Pemkot Cirebon, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, PT KAI serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah melakukan pertemuan pada akhir Desember lalu. Kemudian, lanjut dia, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan. Sebab, PT KAI tetap bersikukuh mengklaim lahan tersebut adalah aset milik perusahaannya dan jika akan dilaksanakan pembangunan harus mengikuti sistem sewa lahan.

“Dengan batalnya digelar pada tahun 2017, anggaran untuk pembangunan akan tetap bisa diserap tanpa adanya pengurangan,” jelasnya.

Khaerul menuturkan, anggaran yang sudah masuk di rekening harus terlebih dahulu dikembalikan agar bisa diserap kembali. Lebih lanjut lagi, kata dia, sampai saat ini, sesuai dengan hasil sementara pada pertemuan lalu, permasalahan sengkete lahan masih diselidiki oleh BPN dan pihak DPRKP pun masih menunggu hasil penyelidikan BPN. Pihaknya juga sudah membuatkan laporan kepada Kementrian PUPR mengingat proyek pengentasan kawasan kumuh ini adalah program dari kementrian. Sehingga pihak di pusat bisa ikut mengkoordinasikan permasalahan ini dengan Kementerian BUMN.

“Anggaran tetap ada dan bisa diserap lagi, masyarakat jangan khawatir. Intinya, kami akan tetap  meminta PT KAI untuk legowo untuk nol persen sewanya. Karena ini untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Terganjal Status Tanah, DPRKP Sebut Pengentasan Kawasan Kumuh 4 RW Dipindah ke RW Lain"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*