Penegak Hukum Harus Selidiki Proses Pemilihan Wawali

Foto : Net Ilustrasi perebutan kursi wakil walikota yang hingga kinii belum berujung.

Foto : Net
Ilustrasi perebutan kursi wakil walikota yang hingga kinii belum berujung.

 

*Jika Panlih Gunakan Anggaran yang Bukan Peruntukannya, Jelas Pelanggaran Hukum

CIREBONPOS – Berkaitan dengan tarik ulurnya proses pemilihan calon wakil walikota oleh anggota DPRD Kota Cirebon, kini mulai dipertanyakan atas proses dan sumber anggarannya. Seperti yang disampaikan oleh Pengamat Hukum, Gunadi Rasta yang meminta para penegak hukum segera bergerak, bukan menunggu akibatnya.

Gunadi dalam hal ini sejak awal mempertanyakan soal proses dari dasar hukum yang digunakan anggota dewan yang malah membentuk panitia pemilihan wakil walikota. Ditambah lagi, kata dia, dengan terus tarik ulur kepentingan oleh dewan dalam hal merubah tata tertib sesuka hati sendiri tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Baik untuk rapat, konsultasi dan sebagainya. Jelas, kata dia, itu menggunakan anggaran daerah yang bersumber dari uang rakyat.

“Selain proses awalnya dipaksakan, karena dasar hukum pelaksanaannya. Ditambah saat ini kita juga mempertanyakan, sumber anggaran dewan itu dari pos mana. Kalau tidak sesuai peruntukannya, jelas itu penyalahgunaan anggaran,” ungkap dia kepada Cirebonpos.com.

Lebih lanjut Gunadi menyampaikan, bahwa tujuan politik hanya dua kekuasaan dan kesejahteraan. Dalam hal pemilihan wakil walikota yang dilakukan dewan kata dia, jelas tidak ada sama sekali dampaknya kepada rakyat. Yang ada hanya mengedepankan syahwat kekuasaan semata oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hajat rakyat dengan pemilihan wakil walikota untuk menjalankan roda pemerintahan daerah dalam rangka memberikan kesejahteraan bagi rakyat jelas tidak akan tercapai jika tetap seperti ini.

“Memang rakyat dapat apa dengan pemilihan wakil oleh dewan saat ini, yang ada hanya merugikan saja. Syahwat kekuasaanya lebih dominan dan jauh dari harapan rakyat,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gunadi menilai, bahwa pelaksanaan pemilihan yang ada saat ini akan sangat merugikan rakyat. Karena kerja dewan yang hanya terfokus pada pemilihan, juga pemkot yang terus dikejar penetapan wakil. Sehingga, program yang ada, khususnya bagi pelayanan rakyat jelas akan terganggu atas proses ini.

“Kalau saja walikota tegas, sudah saja jalankan progam yang ada dan tidak terpengaruh pada proses pemilihan. Jangan sampai rakyat dipermainkan, atas proses pemilihan wakil ini. Yang jelas-jelas tidak ada manfaatnya sama sekali bagi rakyat,” ujarnya, yang di iyakan Agus Dimiyati. (CP-10)

Be the first to comment on "Penegak Hukum Harus Selidiki Proses Pemilihan Wawali"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*