Pelaksanaan DAK Rp96 Miliar Pasti Bermasalah Hukum, DPUPR Ngaku Tak Ada Yang Mau Jadi PPHP

Foto : CP-06
ADENDUM DAK. Hari ini Adendum DAK Rp96 miliar yang sudah selesai dikerjakan.

KESAMBI – Meskipun Adendum pelaksanaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp96 miliar sudah berakhir sejak 21 Maret 2017 kemarin, namun hingga kini belum ada serah terima pekerjaan kepada DPUPR. Pasalnya, tidak ada yang mau menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) atas pelaksanaan DAK Rp96 miliar tersebut. Apalagi DPUPR mengaku dilematis, apakah laporan pekerjaan itu diterima atau tidak jelas akan berurusan dengan hukum.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sumargo kepada Cirebonpos, Rabu (22/3) mengungkapkan, telah berakhirnya pekerjaan infrastruktur DAK Rp96 miliar kemarin tanggal 21 Maret 2017, sampai saat ini belum ada serah terima hasil pekerjaan kepada pihaknya. Hal tersebut, kata dia, tidak ada yang ingin menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DAK Rp96 miliar. Pasalnya, lanjut dia, pekerjaannya seperti itu, apa yang mau diterima sedangkan hasil pekerjaan sendiri tidak memuaskan.

“Sampai saat ini belum ada serah terima hasil pekerjaan. Dan untuk pembayaran baru 50% dari total Rp96 miliar,” ungkapnya

Masih kata dia, jumlah total jalan yang diperbaiki ada 58 titik jalan dan yang sesuai sepesifikasi itu hanya pada saat awal saja. Akan tetapi, kesananya disetiap ada teguran-teguran selalu diabaikan. Jadi, kata Sumargo, dinas serba salah mau diterima atau tidaknya karena akan berurusan dengan hukum.

“Kami merasa serba salah mau diterima atau tidak pekerjaan itu. Karena nanti akan menjadi permasalahan hukum. Jadi, serba dilematis ini,” ujarnya.

Sumargo juga menuturkan, besok akan ada rapat menentukan siapa saja menjadi panitia penerima hasil pekerjaan di PU. Sebenarnya, dulu PPHP sudah ada, akan tetapi, semenjak berakhir bulan Desember yang seharusnya dibentuk kembali PPHP itu, ternyata tidak ada PPHP nya. Karena, kata dia, pihaknya mengaku tidak pernah diajak berbicara soal PPHP.

“PPHP untuk adendum DAK Rp96 miliar sampai bulan Maret ini, tidak pernah dirapatkan, dibicarakan, dan didiskusikan. Jadi, selama adendum tidak ada PPHP,” tuturnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Pelaksanaan DAK Rp96 Miliar Pasti Bermasalah Hukum, DPUPR Ngaku Tak Ada Yang Mau Jadi PPHP"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*