Panggil Pemkot dan KAI Daop 3 Cirebon, DPRD Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan

Foto : CP-06 RAPAT. Komisi A DPRD undang Pemkot dan PT KAI Daop 3 untuk membahas dan menyelesaikan sengketa lahan, Senin (9/1).

Foto : CP-06
RAPAT. Komisi A DPRD undang Pemkot dan PT KAI Daop 3 untuk membahas dan menyelesaikan sengketa lahan, Senin (9/1).

KEJAKSAN – Dalam rangka mencari solusi atas sengketa lahan yang terjadi selama ini antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masyarakat, anggota Komisi A DPRD Kota Cirebon mempertemukan pihak KAI Daop 3 Cirebon bersama Pemkot Cirebon, Senin (9/1) di Griya Syawala.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Krisbiyantoro kepada Cirebonpos, Senin (9/1) mengungkapkan, pada dasarnya pertemuan kali ini, DPRD dan Pemerintah Kota Cirebon menginginkan koordinasi yang lebih intensif bila terjadi penertiban-penertiban asset. PT Kereta Api, kata dia, tidak akan menertibkan bila tidak ada alasannya, dan yang jelas itu bersertifikat. Akan tetapi, kata dia, yang menjadi polemik di masyarakat itu bahwa sertifikat masih berbunyi Departemen Perhubungan cq PJKA perlu diketahui bahwa perubahan status PJKA menjadi PT Kereta Api tentunya mekanismenya sudah diatur berdasarkan menimbang dan lain sebagainya sudah diatur. Sehingga, kata dia, secara otomatis semua asset pengelolaannya diserahkan oleh negara kepada PT Kereta Api Indonesia. Sejauh ini sudah ada 12 asset PT KAI yang bersertifikat dan tercatat di BPN.

“Belum semuanya, karena jumlah asset PT KAI sangat luas terutama di wilayah Daop 3 Cirebon dari timur ke selatan bahkan sampai Cikampek. Dan yang disertifikatkan di Kota Cirebon ada 12,” ujarnya.

Kemudian, masih kata dia, ada beberapa yang belum bersertifikat karena status yang kepemilikan kereta api di buktikan dengan ground card yang berarti pada zaman Belanda dahulu itu sertifikat. PT KAI mengalami perubahan yang dinamakan konversi, jadi tidak merubah nama baru. Tetapi turunan dari yang lama menjadi baru dan otomatis bersambung. Dan selama pemerintahan saat ini yang diakui menurut undang-undang adalah sertifikat. Kemudian pihaknya melakukan pensertifikatan secara bertahap terkait dengan anggaran dan prosedural. Dengan demikian, pihaknya mempunyai niatan baik untuk mensertifikatkan semua asset kereta api yang ada di Cirebon ini.

“Kita akan upayakan perubahan nama di sertifikat sesuai Departemen Perhubungan cq PJKA akan kami rubah cq PT Kereta Api Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Asep Dedi mengatakan, PT KAI harus menyiapkan alat bukti yang benar-benar kuat kalau asset milik mereka. Masyarakat, kata dia, di fasilitasi untuk diberikan penjelasan sesuai dasarnya. Jangan sampai berkembang ke hal-hal yang lain. Masalah asset ini masalah nasional dalam rangka penertiban asset. BUMN kan sebagai pengguna barang milik negara, dan kalau ada kebijakan-kebijakan apapun harus melibatkan pengelola.

“Kita harapkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemkot Cirebon bisa lebih intens. Sehingga tidak ada kesalah pahaman,” ungkapnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Panggil Pemkot dan KAI Daop 3 Cirebon, DPRD Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lahan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*