Kepala BKPPD Akui Nasib Ribuan Guru Honorer Belum Ada Kejelasan

Foto : CP-06
Kepala BKPPD Kota Cirebon, H Anwar Sanusi.

KEJAKSAN – Hingga saat ini, ribuan nasib tenaga pendidik dan kependidikan (Guru Honorer) tak kunjung ada kejelasan soal pengakuan oleh Pemkot Cirebon. Pasalnya ┬áPemerintah Kota Cirebon bersama instansi terkait masih mengkaji dan mencari formula yang tepat agar kedepan Surat Keputusan (SK) Walikota Cirebon tak bermasalah dikemudian hari.

Kepala BKPPD Kota Cirebon, Anwar Sanusi mengaku sangat berempati terhadap nasib guru honorer yang belum ada kejelasan kesejahterannya. Padahal disitu sisi, mereka telah mengabdikan hidupnya untuk mencerdaskan putra dan putri Cirebon.

“Saya kasihan pada mereka. Karena saya pernah jadi Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) jadi tahu betul guru honor yang lama mengabdi tapi belum juga diangkat,” kata Anwar diruang kerjanya, Kamis (11/1).

Anwar mengusulkan, agar Pemkot Cirebon mengangkat tenaga honorer secara bertahap, dengan catatan melihat keadaan APBD. Jadi, mereka bisa mendapatkan kesejahteraan lebih layak, paling tidak diberi dana insentif minimal mendekati Upah Minimum Regional (UMR).

“Saya kira ini salah satu peluang untuk mengangkat tenaga honorer secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan. Tentu dengan kajian yang dilakukan Disdik,” ujarnya.

Maka dari itu, BKPPD pun berupaya untuk mengurangi tenaga honorer yang belum diangkat, dengan cara mengirimkan kebutuhan guru ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sekitar 2 ribu tenaga pada Desember 2017 lalu.

“2 ribu itu untuk tenaga medis/kesehatan dan guru. Nanti pihak kementerian akan mengirimkan jumlah kuota yang disediakan pada Maret,” tambahnya.

Pihaknya pun mengharapkan agar Kemenpan-RB bisa memberikan kuota yang cukup besar. Sehingga persoalan guru semakin berkurang, khususnya soal kesejahteraan mereka yang telah lama mengabdi untuk Kota Cirebon.

Selain itu, kata Anwar, dalam rapat terakhir dengan sejumlah instansi menyangkut tenaga honorer, Disdik membawa bahan kajian atau bukti dari daerah lain, yaitu di Kabupaten Bogor. Namun, disana ternyata bukan SK kepala daerah yang diterbitkan, melainkan Surat Tugas (ST).

“Mungkin mereka tak mau bermasalah di kemudian hari, sehingga hanya menggunakan ST saja. Karena terbentur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 tentang pemerintah tak diperbolehkan mengangkat guru honorer,” jelasnya.

Akan tetapi, kata Anwar, apabila hal itu diterapkan di Kota Cirebon, maka para guru honorer tak bisa mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Kependidikan (NUPTK). Sehingga tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi dari pemerintah pusat, karena tak tercantum di data pokok kependidikan (dapodik). Kemudian, lanjut dia, kemungkinan tim kajian guru honorer mau tidak mau harus ke Kemendagri atau Kemendikbud untuk menuntaskan persoalan ini. Sebab, daerah lain, seperti Purbalingga dan Tapanuli telah menerbitkan SK kepala daerah soal guru honorer.

“Sebetulnya persoalan ini tidak hanya terjadi di Kota Cirebon, tapi di seluruh Indonesia. Karena belum ada aturan yang jelas guna mengangkat para guru honorer,” paparnya.

Lebih lanjut lagi, kata Anwar, sebetulnya pemda bisa mengangkat guru honorer melalui mekanisme Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Namun yang jadi persoalannya adalah mekanisme atau petunjuk pelaksana (Juklak) tidak kunjung diterbitkan.

“P3K itu janjikan Oktober 2017, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan dari pusat. Mungkin saja ini soal anggaran yang terbatas, sehingga aturan itu belum juga turun,” pungkasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Kepala BKPPD Akui Nasib Ribuan Guru Honorer Belum Ada Kejelasan"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*