Kadinkes Paling Bertanggung Jawab Atas Lelang DAK Puskesmas

Foto : CP-06 SIDAK. Pimpinan dewan bersama komisi C sidak pembangunan Puskesmas dari DAK Rp36 miliar yang tak sesuai perncanaan dan kebutuhan, kemarin.

Foto : CP-06
SIDAK. Pimpinan dewan bersama komisi C sidak pembangunan Puskesmas dari DAK Rp36 miliar yang tak sesuai perncanaan dan kebutuhan, kemarin.

KEJAKSAN – Proses lelang Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan di beberapa Puskesmas Kota Cirebon yang sempat 3 kali gagal lelang, akan segera dilakukan penunjukan langsung (Juksung). Meskipun rumit, tetap harus sesuai koordinasi dengan BPK agar tidak terkena masalah hukum. Namun hal tersebut tidak bisa menjadi patokan, karena nilai anggarannya di atas Rp200 juta, seperti halnya di Puskesmas Majasem dengan nilai Rp1,56 miliar. Atas hal itu, ketua dewan akan segera memanggil dan meminta pertanggung jawaban dari kepala Dinas Kesehatan.

Ketua DPRD Kota Cirebon, Edi Suripno SIP MSi kepada Cirebonpos mengungkapkan, bahwa juksung itu ada proses dengan nominal tidak lebih dari Rp200 juta. Bisa saja, mungkin mereka membagi anggarannya, akan tetapi tidak boleh seperti itu. Kalau di atas Rp200 juta harus lewat LPSE. Nanti kata dia, pihaknya akan mengundang dahulu Dinas Kesehatan untuk dimintai pertanggung jawabannya. Setau pihaknya, kalau di atas Rp200 juta harus lelang terbuka meskipun dua kali gagal tetap harus lelang, sisa pesertanya tanpa harus ada minimal jumlah tiga peserta, tetapi melalui proses terbuka dan tidak mengurangi nilainya.

“Kami akan segera memanggil kepala Dinas Kesehatan, besok bamus, setelah itu dua tiga hari kami akan panggil segera. Saya akan undang langsung kadisnya dan tidak bisa di wakilkan, kadis wajib hadir. Kalau di wakilkan kami batalkan, dan saya akan pimpin langsung rapatnya karena puskesmas yang lain sudah jalan, namun 4 puskesmas kan akan mengganggu pelayanan,” paparnya.

Sebenarnya, masih kata Edi, ada jalan tengah kalau koordinasi dengan BPK nilai akhir berapa nanti dikerjakan lagi di tahun berikutnya, dan sisanya menggunakan biaya APBD Kota. Dan itu jauh melalui prosedur dari pada dijuksungkan. Dirinya khawatir ada komplen dari peserta-peserta yang lain. Nanti bisa masuk keranah hukum tetap berhenti juga. Kalau ranah hukum nanti akan status quo dan akan terbengkalai dan jauh lebih lama. Lebih baik menurut dirinya, kalau dulu ada ademdum, kalau sekarang ada step opname pada nilai akhir di tanggal 15 Desember 2016. Misalnya dapatnya 50%, lelang jalan 50% karena waktunya tidak cukup dan tak sampai 90 atau 120 hari, maka pembayarannya pada nilai itu. Nanti tahun berikutnya di biayai oleh pemerintah kota, dan itu jauh lebih bagus. Tetapi memang prestasi penyerapan anggarannya kurang bagus. Awal sebabnya itu, pengerjaan murni dikerjakan di perubahan akhirnya mepet. Lain waktu penyelenggaraan dan penyerapan anggaran harus bagus.

“Memang penyerapan anggarannya lemah, ini agak rumit. Dan saya inginya semua di tempuh secara prosedur yang benar karena harus koordinasi dengan BPK kalau ingin mengambil langkah-langkah yang lain,” jelasnya. (CP-06)

Be the first to comment on "Kadinkes Paling Bertanggung Jawab Atas Lelang DAK Puskesmas"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*