Dari 80 KUPVA, BI Cirebon Akui Baru 8 yang Kantongi Izin

Foto : CP-02
Kepala BI Cabang Cirebon, Abdul Majid Ikhram.

CIREBON – Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau yang sering dikenal sebagai Money Changer adalah salah satu kegiatan penukarang mata uang asing yang selama ini berjalan tanpa ada label perbankan. Bank Indonesia (BI) Cabang Cirebon mencatat, ada 80 KUPVA yang tersebar di Wilayah Cirebon. Dimana, baru 8 yang kantongi izin,15 proses dan sisanya bodong.

Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Kepala BI Cabang Cirebon, Abdul Majid Ikhram yang ditemui pada saat menghadiri kegiatan Workshop Jurnalistik di Bandung, sampai saat ini masih terdapat banyak KUPVA yang tersebar diseluruh wilayah Ciayumajakuning tidak memiliki izin. Pasalnya, kata dia, dalam kegiatan penukaran mata uang asing di lembaga yang bukan bank dikhawatirkan dapat disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai wadah untuk penukaran mata uang asing hasil dari tindak kejahatan maupun uang yang akan digunakan sebagai rencana tindak kejahatan.

Saat ini, pihaknya telah mencatat kurang lebih 80 KUPVA tersebar di seluruh wilayah Ciayumajakuning. Diantaranya Indramayu sebanyak 45, Majalengka 25, Cirebon 8, dan Kuningan sebanyak 2 KUPVA. Seain itu, dari jumlah 80 KUPVA tersebut hanyab8 KUPVA yang sudah diberikan izin dan 15 yang sedang di proses, sisanya belum berizin.

“Disinyalir pula masih terdapat KUPVA yang belum di ketahui oleh BI,” ujarnya.

Ia pun mengungkapkan, sanksi yang akan diberikan kepada KUPVA yang sudah tercatat sebagai KUPVA ilegal itu yakni dengan pemasangan sticker sebagai bentuk pemberitahuan bila KUPVA tersebut ilegal. Bila tetap melajukan kegiatan penukaran mata uang asing, tidak segan-segan BI akan melaporkan kepadi pihak kepolisian. Penertiban ini, kata Abdul Majid, agar tidak terjadi money loundry melalui KUPVA. Terlebih lagi, kata dia, yang dikhawatirkan adanya resource anggaran bagi tindakan teroris dengan menggunakan mata uang asing. Dan, penertiban juga dimaksudkan untuk mengatur perputaran uang asing agar antara jual dan beli mata uang lebih tertib serta transparansi nominal harga penukaran yang sesuai dengan aturan.

“Harus ada penertiban. Karena sudah ada kejadian di Batam seorang PNS sering kali melakukan penukaran mata uang asing yang diketahui hasil dari tindakan suap. Terlebih lagi banyaknya TKI yang berasal dari Cirebon, supaya ada pengawasan yang jelas dari penukaran mata uang asing,” ungkapnya. (CP-02)

Be the first to comment on "Dari 80 KUPVA, BI Cirebon Akui Baru 8 yang Kantongi Izin"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*